banner 728x250

Kejari Tulang Bawang Kembali Pulihkan Kerugian Negara Rp112 Juta dalam Perkara Korupsi Bawaslu

banner 120x600
banner 468x60

TULANG BAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang kembali mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.

Terbaru, Kejari Tulang Bawang menerima uang penitipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp112.026.068 pada Kamis (19/11/2026).

banner 325x300

Pengembalian tersebut dilakukan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada tahap penuntutan. Saat ini, perkara tersebut tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang Kelas IA.

Dalam keterangan resminya, Kejari Tulang Bawang menjelaskan bahwa penerimaan uang tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penetapan Majelis Hakim yang disampaikan di muka persidangan terkait penitipan pengembalian kerugian keuangan negara.

Dana tersebut berasal dari salah satu kluster atau modus dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.

Selanjutnya, uang pengembalian tersebut telah dititipkan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tambahan penitipan sebesar Rp112 juta tersebut, total uang pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan Kejari Tulang Bawang dalam penanganan perkara ini mencapai Rp669.496.068.

Kejari Tulang Bawang menegaskan, penitipan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan aset negara (asset recovery) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejari Tulang Bawang juga menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara serta melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kejaksaan dalam memastikan penanganan perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara.

Sumber: Siaran Pers Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor: PR-16/L.8.18/Kph.4/11/2026.

(red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *