LINTASNUSANTARANEWS || Bekasi. Kondisi demokrasi di Kabupaten Bekasi kembali diuji setelah aktivis INKASTRA (Ikatan Kajian Strategis) menggelar aksi damai untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan Bupati Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja, diduga mengalami intimidasi terhadap aktivis.
Aksi kelompok tandingan ini dinilai berpotensi menciptakan konflik serta mengancam kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi dalam demokrasi.yang dijamin oleh konstitusi.
“Kami hanya menyuarakan pendapat dan aspirasi masyarakat, tapi justru mendapat tekanan dan perlakuan yang tidak menyenangkan,” ujar Ketua INKASTRA Fathur Rohman, Rabu (07/05).
Ia menekankan bahwa kritiknya adalah bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik, bukan serangan terhadap pribadi tertentu.
Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan prinsip demokrasi.
Menurut Aldi, pengamat politik lokal, kejadian ini menunjukkan potensi penyusutan ruang demokrasi yang perlu diwaspadai.
“Jika suara kritis dibungkam dengan tekanan dari kelompok tertentu, maka pemerintah harus bertanggung jawab menjaga netralitas dan melindungi hak berekspresi warganya,” ujarnya..
Sampai berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai insiden tersebut, namun INKASTRA menegaskan akan terus menjaga kebebasan berekspresi dan berdemokrasi. (LNNews)
